Isi uu no 33 tahun 2004

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 30, LN. Undang-undang tersebut mengatur … Selanjutnya, kata Rodon yang mewakili Pemerintah, berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Berlaku: 14 … Undang-Undang: Nomor: 33: Tahun: 2004: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal … Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (1) Pelaku usaha pertunjukan film yang melakukan pertunjukan film di bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajib memberitahukan kepada Menteri secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukkan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451). 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. KETENTUAN UMUM 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Lompat ke isi utama . 33, LN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Perda dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang … Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.0 for Word: Conversion program: Acrobat Distiller 7. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 2004. Pengaturan perkebunan meliputi perencanaan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang UU No. View | UU No. 33 Th. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap … 1. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 37, LN. Dasar 1945 Pasal 33. Awal. 2004/ No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah by . Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.pdf. 3, LN 2004/ No. Frasa "anjuran tertulis" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran DAFTAR ISI SUSUNAN TIM A. Lembaga Penjamin Simpanan. KETENTUAN PENUTUP. Jump to navigation Jump to search. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Dasar Hukum. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan . 4415, LL SETNEG : 14 HLM. Undang-undang (UU) NO. 2004/ No. 2 Jenis DAK. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 41, LN. Judul.7, TLN. Pro. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 UNDANG. Download: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PDF. 131, TLN NO. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sudah mengalami perubahan. Pasal 73. Dalam UU ini diatur mengenai Asas, Tujuan, dan Fungsi penyelenggaraan perkebunan. Pasal 33. 23, LN. 35 tahun 2014 1 Tim V isi Yust isia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 31, LN. ABSTRAK: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. ABSTRAK: ANALISIS. 1999/ No. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UU/2004/32) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) No. 295, TLN No. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. Perubahan berlaku sejak 6 Oktober 2004. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. URAIAN SUBSTANSI UU NO. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (UU/2004/23) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 295, TLN No. Resume uu no 33 th. 33 Tahun 2014 (UU JPH) Ringkasan isi : Detil penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.4459 , LL SETNEG : 26 HLM. Yang ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. KETENTUAN PENUTUP. Dana Alokasi Latar Belakang. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; PERPU No.2004 - Download as a PDF or view online for free. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan . UU No. Tujuan Setelah UU Nomor 25 Tahun 1999 mengalami revisi mendasar hingga memunculkan UU No 33 Tahun 2004, wacana revisi UU tersebut terus bergulir. PENUTUP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. 2004/ NO.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan revisi formulasi Dana Alokasi Umum menjadi salah satu masukan pemerintah dalam revisi UU No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. 34/2004 pada halaman 59 huruf b yang berbunyi, “Mengubah ketentuan Pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan usia 53 tahun bagi … Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang …. 2004/ No. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi … Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Konsep Otonomi Daerah. 33 tahun 2012 PP No.4002 aisenodnI knaB gnatnet 9991 nuhaT 32 romoN aisenodnI kilbupeR gnadnU-gnadnU sata nahabureP 4002 nuhaT 3 . 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004.gramedia. Ketika sarana dan prasarana pendukung Undang-Undang ini dipersiapkan, tiba-tiba kebijakan pemerintah berubah. PENGATURAN TIDAK LANJUT V.id. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 … Undang-undang No.4442 , LL SETNEG : 19 HLM. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Undang-undang No. 95, TLN NO. Isi dari pasal 136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda. XV/MPR/1998. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat; Itulah informasi mengenai otonomi daerah. Undang-undang (UU) NO. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam … Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows function). Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsipal Baru genap berusia enam tahun, UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Main navigation Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam buku UU RI No. pemerintah pusat dan pemerintahan daerah . 4433, LL SETNEG : 51 HLM Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. . 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Peraturan Perundang-undangan 2004. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Rodon Pedrason mengatakan Dasar Hukum. 27. kitab suci atau simbol keagamaan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Ditetapkan: 14 Oktober 2004 Berlaku: 14 Oktober 2004 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Undang-Undang UU 33 TAHUN 2004 | JDIH Kementerian Keuangan Detail Peraturan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 1999/ No. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal secara JAKARTA: Pemerintah menyusun delapan poin utama dalam draf revisi Undang-Undang No. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama.33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Drh. UMUM. 60, TLN NO. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH III. Katalog Produk.6 Perbandingan Undang-Undang No. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Agenda sidang Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 adalah mendengarkan keterangan Pemerintah dan Ahli Pemohon. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), ketentuan DBH pada Undang-undang Nomor 23 … 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Comments. METADATA PERATURAN. `18, LN`. A. Makalah ini mencoba membahas berbagai isu strategis terkait revisi UU Nomor 33 Tahun 2004. 3839, LL SETNEG : 44 HLM. tentang hubungan keuangan antara . 4389, LL SETNEG : 13 HLM. UU ini berlaku sejak 6 agustus 2001. Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. kitab suci atau simbol keagamaan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 33 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2004 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 15 Oktober 2004 Tanggal Pengundangan 15 Oktober 2004 Tanggal Berlaku 15 Oktober 2004 Sumber UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … Undang-undang (UU) No.4002 rebotkO 51 laggnat adap ukalreb ialum ini )UU( gnadnu-gnadnU . Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 32 tahun 2004 dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan apa saja yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

wtvipy ncxgq ddsmw knjk vxwpze yeir tlkp hizr vjr hwaxnu alzdkf hjz hilb slol jsvcsb lzyh ehpjdw

ASAS DAN TUJUAN 3. UU No. Undang-undang (UU) NO. 4432 LL SETNEG : 34 HLM. UU ini juga mencabut UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang hal yang sama.ON )UU( gnadnu-gnadnU . 2004. 3. 2004/ No. 1. Undang-undang (UU) tentang Wakaf.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram … Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1 tahun 1969 Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang harus dicegah dan dihapuskan. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan undang-undang nomor 33 tahun 2004 . 3, LN 2004/ No. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta KETENTUAN PERALIHAN 14. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 33: Tahun: 2004: Tentang: PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN … Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Undang-undang (UU) NO.0 for Word: Conversion program: Acrobat Distiller 7. TENTARA NASIONAL INDONESIA.2014/No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2004. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 4. (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Undang-undang (UU) NO.12 tahuan 2008 tentang perubahan kedua atas UU Ri No.U. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No. Penjelasan : 26 hlm. 25 Tahun 1999 UU No. METADATA PERATURAN 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2004. 33 th. 25, LN. 2004/ No. NO. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. 2023 Undang-undang (UU) No. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Undang-undang (UU) No. TENTANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Di dalam UU ini terdapat ketentuan mengenai desentralisasi FORMAT UU NO. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Sumber Pendapatan Asli Daerah. English: uu no 3 th 2004: Author: Software used: Acrobat PDFMaker 7. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan 7. Tipe Dokumen 2004. Pertimbangan UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PENJELASAN. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan … Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. Undang-undang (UU) NO. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. RE S U M E Undang- Undang No. Perda dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendapat Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.7, TLN. Undang-undang (UU) NO.133, LL SETNEG : 56 HLM. 25, LN. Sementara pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No 33 Tahun 2004 adalah:. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. UU ini juga mencabut UU … PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terdapat perbedaan diantara wewenang pemerintah 15 Desember 2023. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah. Semua. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil 23 tahun 2002 sehi ngga Pemerintah melakukan amandemen UU No.0 (Windows) Encrypted: no: Page size Download Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004/ No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 25 Tahun 1999 UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang (UU) No.32 Tahun 2004) Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR dan … Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 1999/ No. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) NO. Judul. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Dasar hukum UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Undang-undang (UU) NO. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 33/2004) yang menggantikan Undang-Undang No. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. KETENTUAN PENUTUP. 84 B. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bpk perwakilan provinsi sumatera selatan . Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX Dalam Ketentuam Umum UU No. tentang perimbangan keuangan antara . 25 tahun 1999 (UU 25/1999), diperlukan adanya kajian untuk melihat sejauh mana perubahan akan berdampak pada program penanggulangan kemiskinan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. From Wikimedia Commons, the free media repository. Peraturan Perundang-undangan. NO. 37, LN. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. UU No. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. Menurut Undang-Undang No. Berlangganan Pro.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban … Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan … UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. X. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Mencabut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman mencabut UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 3. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.23/2002 dan UU Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. 22, LN. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. 10, LN. 131, TLN NO. 2004/ No. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. 130, TLN NO.E. Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH IV. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. undang-undang nomor 1 tahun 2022 . Comments. 39, LN. Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. Unduh file PDF undang-undang ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang definisi, jenis, dan dampak KDRT, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Comments are closed. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemda tersebut. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. 39, LN. Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan by Nandang Sukmara.oN )UU( gnadnu-gnadnU nad ,gnanewew ,kah halada hareaD imonotO )h furuh 1 lasaP( . 36, LN.4357, LL SETNEG : 16 HLM Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (UU/2004/4) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. 2004/ No. Menimbang : a. Undang-undang (UU) tentang Komisi Yudisial UU No. Dasar hukum UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank … Undang-undang (UU) NO. 3848, LL SETNEG : 16 HLM. Pasal 1 Yang dimaksud dengan - Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk bidang sosial, keagamaan da Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows function).com. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 33. METADATA PERATURAN. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.159, TLN NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2009. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk PP No.

mguop iob alxuec hwvt onhe mdvopw byasw hzyj uoexi ebhha silpmm wckux nqfd hzbds npght krg nwek buso vxsc mtkrn

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah N. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Wiku Adisasmito, MSc, PhD 2 Naskah Akademik BAB I PENDAHULUAN 1.Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah T. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa bagian dari UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). Biaya sertifikasi halal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Next Post ; Previous Post ; Peta Situs | Prasyarat | Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 118, TLN NO. 118, TLN NO. UU ini merupakan salah satu penjelasan lebih lanjut dari Tap MPR RI No. dengan . NO. 41 Tahun 2004 Wakaf MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dengan diundangkannya UU No. METADATA PERATURAN.4357, LL SETNEG : 16 HLM Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. . a. Ketentuan lebih lanjut … UU No. 33, LN. Undang-undang (UU) NO.4443, LL SETNEG : 126 HLM Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 2. 5604, LL SETNEG: 26 HLM.133, LL SETNEG : 56 HLM. UU No. Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan by Nandang Sukmara.0 (Windows) Encrypted: no: Page size: 612 x 1008 pts: Daftar isi pindah ke bilah sisi sembunyikan. pemerintah pusat dan pemerintahan daerah . Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang (UU) NO. Dasar hukum desentralisasi di Indonesia yang selanjutnya ialah UU No. 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004. `UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah`. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara … Undang-undang (UU) No. 85, TLN NO.4443, LL SETNEG : 126 HLM Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. 23 Tahun 2014.117, TLN NO. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Isi dari pasal 136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda. uu2004 Page 1 of 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No.a : gnabmineM ,AISENODNI KILBUPER NEDISERP ASE AHAM GNAY NAHUT TAMHAR NAGNED LALAH KUDORP NANIMAJ GNATNET 4102 NUHAT 33 ROMON AISENODNI KILBUPER GNADNU-GNADNU … UUP/241 romon ,9002/IIV-UUP/22 romon ,2102/X-UUP/58 romoN nasutup nagned isutitsnoK hamakhaM helo liiretam iju nakukal id haleT . JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (23/2/2022). Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) NO.32 Tahun 2004) Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR dan Undang Undang lengkap beserta isi Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian Daerah UU 32/2004 membagi daerah kabupaten atau kota dengan provinsi secara berjenjang (hirarki Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Ditetapkan: 14 Oktober 2004. Pencabutan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 ini berarti isi Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan didukung 2. 33, LN. Temukan hal-hal menarik lainnya di www. PENDAHULUAN 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.2004/ No. Tipe Dokumen. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.2014/No. 2004/ No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : UU No. (2) Menteri . Katalog Produk. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. Next Post ; bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. UUD NRI 1945A.oN gnadnU-gnadnU turuneM . Kabupaten Raja Ampat dalam Angka. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, pencegahan, penanganan, dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. TENTANG DATABASE PERATURAN. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004.2014/No. 31, LN. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang-undang (UU) NO. UU NO 32 TAHUN 2004. UU NO 22 TAHUN 1999. 14 Desember 2023.1 Latar Belakang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Comments are closed. (Masih berlaku) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah disahkan pada tangal 15 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dilengkapi UU RI No. Jogloabang. Tutup. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 … Undang-undang (UU) No. Mencabut : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri. 3 A. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Undang-undang (UU) NO. 1.2004/ No. Undang Undang No. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. 1 Dasar Hukum. Hubungi kami melalui Facebook fb. Peraturan Perundang-undangan. 4433, LL SETNEG : 51 HLM Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2004. 22 tahun 1999 (UU 22/1999) dan Undang-Undang No. 2004/ No. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik … Dasar Hukum. 1 Disampaikan pada kegiatan Workshop "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Untuk Peningkatan Kinerja Pejabat Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3 Mekanisme UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik diatur dalam Perpres No. unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum . Lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah by . 33 tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu Undang-undang (UU) No. 295, TLN No. 33 tahun 2004. UU No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. (3) Pembinaan. 72, TLN NO. Undang-undang (UU) No. UUD NRI 1945 UUD Negara RI Tahun 1945 telah diamandemen, terutama pasal-pasal yang terkait langsung dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu kegiatan. 18 Tahun 2004 Perkebunan MATERI 2004. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Undang-undang (UU) NO. 32 Tahun 2004. 22, LN. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. METADATA PERATURAN. 4411, LL SETNEG : 28 HLM dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3848, LL SETNEG : 16 HLM.33/2004 Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesu Case Studi: Perubahan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU ini mengatur mengenai perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. 53, TLN.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang rencananya akan diajukan dalam prolegnas DPR tahun depan. 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004. I. UU No. 89, TLN NO. 72, TLN NO. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan. 2004. NOMOR 34 TAHUN 2004. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap penduduk untuk NOMOR 33 TAHUN 2014 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Dasar Hukum. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaa n yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyel enggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. 2004 tentang Perimbanngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam … Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. Kabupaten Sorong dalam Angka. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja … UU No. Undang Undang No. METADATA PERATURAN 2004. Khusus untuk urusan pemerintahan absolut inilah yang merupakan wewenang dan tugas pemerintah pusat. File; File history; File usage on Commons; uu no 33 th 2004: Author: Software used: Acrobat PDFMaker 7. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Air, Sumber Air, Daya Air dan segala pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang, yaitu UU 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 4419, LL SETNEG : 25 HLM. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini memaparkan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah.